TIMIKA – Usai peresmian Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Nomor 254 Tahun 2026, agenda dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pemaparan Hasil Verifikasi Lapangan bersama berbagai instansi terkait di Kabupaten Mimika.
Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Mimika menegaskan komitmen bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penataan aset atau legalisasi sertifikasi tanah semata, tetapi juga pada Penataan Akses. Pendekatan ini bertujuan memastikan lahan yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Dalam pemaparan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang dilakukan di Distrik Iwaka, teridentifikasi tiga kelompok usaha masyarakat yang menjadi fokus prioritas intervensi program:
- Kelompok Amatawe (Kampung Iwaka): Usaha pengolahan sagu lokal yang beranggotakan 25 orang ini telah berjalan aktif dengan estimasi omzet rata-rata Rp3 juta per bulan. Namun, kelompok ini masih membutuhkan dukungan berupa modernisasi peralatan produksi, perbaikan akses transportasi menuju lokasi hutan sagu, serta pelatihan pengemasan (packaging) dan perluasan jangkauan pemasaran.
- Kelompok Makaro Tani (Kelurahan Limau Asri Barat): Kelompok tani yang mengelola lahan seluas kurang lebih 5 hektar untuk komoditas padi, jagung, dan sayuran. Poktan ini memerlukan dukungan modal operasional serta efisiensi penggunaan tenaga kerja guna mengoptimalkan masa tanam dan panen.
- Kelompok Doge-Doge (Kelurahan Iwaka): Mengembangkan komoditas pertanian padi dan jagung di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar. Kebutuhan utama kelompok ini meliputi pembangunan jaringan irigasi yang memadai serta bantuan sarana pendukung panen seperti sabit bergerak/bergerigi.
Rencana Tindak Lanjut & Sinergi Lintas Sektor
Sebagai bentuk komitmen nyata, rapat koordinasi tersebut menyepakati sejumlah langkah strategis dan rencana tindak lanjut (action plan), di antaranya:
- Penguatan Sinergi OPD: Memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, serta peningkatan kapasitas SDM.
- Bantuan Sarana & Prasarana: Penyaluran bantuan alat produksi, sarana panen, pelatihan pengemasan produk, hingga pendampingan strategi pemasaran.
- Pembangunan Infrastruktur Pendukung: Realisasi pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jaringan irigasi pertanian serta perbaikan akses jalan produksi menuju titik lokasi usaha masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi ini, potensi ekonomi berbasis pertanahan masyarakat di Kabupaten Mimika diharapkan dapat tumbuh lebih cepat, mandiri, dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga setempat.
Leave a Reply