TIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika.
Rakor ini digelar sebagai wadah strategis untuk menyatukan langkah dan arah kebijakan tata kelola pertanahan di wilayah Kabupaten Mimika.
Dalam arahannya, Bupati Mimika Johannes Rettob meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terlibat secara aktif dan serius. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh hanya dijadikan sekadar formalitas di atas kertas atau pemenuhan dokumen administratif semata.
Menurut Bupati, wilayah Mimika yang sangat luas dan sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan kerap memicu terjadinya persoalan status lahan hingga gugatan hukum. Oleh karena itu, skema Reforma Agraria menjadi kunci utama untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan di daerah.
“Sinergi antar-instansi sangat krusial. Setiap proyek pembangunan daerah harus memastikan kejelasan status lahan terlebih dahulu sebelum pengerjaan dimulai, agar tidak terjadi kendala seperti salah pembebasan lahan atau tertundanya pembangunan infrastruktur masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan yang mengedepankan pendekatan humanis. Setiap gugatan atau sengketa lahan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog, musyawarah, serta koordinasi antar-lembaga dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
Rangkaian Rapat Koordinasi GTRA Mimika 2026 ini diharapkan dapat mempercepat integrasi data, penataan aset, hingga penataan akses guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Leave a Reply